PKWT Anda Sudah Sah? Cek Pekerjaan, Klausul, dan Risiko Hukumnya

PKWT Anda Sudah Sah? Cek Pekerjaan, Klausul, dan Risiko Hukumnya

Di lapangan, masalah PKWT sering kali bukan soal ada atau tidaknya tanda tangan. Risikonya sudah muncul sejak awal ketika pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap diberi label PKWT, lalu isi kontraknya dibuat seolah-olah sudah sesuai.

HR atau pengusaha yang berada dalam situasi ini perlu memeriksa lebih dari sekadar nama dokumen. Mulailah dari pekerjaan yang benar-benar akan dilakukan. Setelah itu, cek empat syarat umum perjanjian kerja, isi dan bentuk PKWT, lalu pisahkan risiko keabsahan kontrak dari risiko salah klasifikasi hubungan kerja.

Mulai dari pekerjaan yang akan dijalankan

PKWT bukan sekadar pilihan administrasi karena perusahaan belum ingin memberikan status PKWTT. Pekerjaannya harus dapat dijelaskan sebagai pekerjaan tertentu, misalnya karena memiliki jangka waktu tertentu, bersifat sementara, atau terkait dengan selesainya pekerjaan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara paling praktis untuk mengujinya: Jika nama PKWT dihapus, apakah dari fakta pekerjaannya masih terlihat bahwa pekerjaan itu memang terbatas?

Bandingkan uraian tugas, target penyelesaian, dan jangka waktu dalam kontrak dengan pekerjaan sehari-hari. Jika pekerja mengisi fungsi yang terus dibutuhkan perusahaan, menjalankannya berulang sebagai bagian dari operasi normal, dan tidak dikaitkan dengan jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu, ada risiko salah klasifikasi.

Dalam kondisi seperti itu, label PKWT tidak otomatis menentukan status hubungan kerja. Misalnya, Perusahaan C memberi label PKWT kepada Pekerja D. Namun, fakta pekerjaannya menunjukkan bahwa Pekerja D menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak dikaitkan dengan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Kondisi ini menunjukkan risiko salah klasifikasi dan kemungkinan konsekuensi PKWTT. Status akhirnya tetap perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku serta fakta hubungan kerja secara lengkap.

Empat pemeriksaan dasar sebelum kontrak ditandatangani

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi rujukan untuk empat syarat umum perjanjian kerja. Dalam praktik HR, setiap syarat sebaiknya diterjemahkan menjadi bukti yang bisa diperiksa, bukan sekadar dicentang berdasarkan asumsi.

Syarat yang diperiksa	Bukti yang dicari HR	Catatan risiko
Kesepakatan para pihak	Adanya persetujuan pekerja dan pengusaha terhadap pekerjaan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban. Periksa pula apakah persetujuan diberikan tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan.	Persoalan pada kesepakatan dapat berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan perlu dinilai berdasarkan fakta pembentukannya.
Kecakapan melakukan perbuatan hukum	Identitas para pihak dan kewenangan orang yang menandatangani kontrak atas nama perusahaan.	Jangan berhenti pada nama dan tanda tangan. Pastikan pihak yang menandatangani memang berwenang.
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan	Uraian jabatan, tugas utama, lokasi atau konteks pekerjaan, serta hubungan uraian tersebut dengan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.	Uraian yang terlalu umum menyulitkan pemeriksaan dan dapat menyamarkan pekerjaan tetap sebagai pekerjaan tertentu.
Kesesuaian dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan	Isi pekerjaan dan klausul kontrak tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.	Periksa aturan terbaru sebelum menarik kesimpulan mengenai akibat hukum.

Pengertian perjanjian kerja juga perlu dibaca bersama Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan perubahan dan penerapan regulasi yang berlaku saat kontrak digunakan.

Pastikan isi kontrak sesuai dengan praktik kerja

Setelah sifat pekerjaan dan syarat umum diperiksa, baca kontrak seperti seorang reviewer. Orang lain yang membaca dokumen tersebut harus bisa memahami siapa yang terikat, pekerjaan apa yang dilakukan, kapan atau dengan target apa hubungan kerja berjalan, serta apa hak dan kewajiban masing-masing pihak.

• Identitas para pihak: nama dan keterangan pekerja serta pengusaha harus cukup jelas.

• Uraian pekerjaan: isi kontrak harus menggambarkan pekerjaan yang benar-benar akan dijalankan, bukan sekadar jabatan yang terdengar umum.

• Jangka waktu atau target penyelesaian: tuliskan batas waktu atau pekerjaan yang menjadi penanda berakhirnya hubungan secara jelas dan dapat dicocokkan dengan praktik.

• Hak dan kewajiban: periksa pengaturan mengenai kewajiban bekerja dan membayar upah serta hak lain yang disepakati atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

• Bentuk dokumen: periksa ketentuan mengenai PKWT tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Daftar ini bukan template kontrak siap pakai. Gunanya adalah membantu HR menemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan. Klausul yang terlihat lengkap tetap bermasalah jika pekerjaan sehari-hari tidak sesuai dengan uraian dalam kontrak.

Jangan langsung menyebut semua masalah sebagai “batal”

Istilah hukum yang berbeda menunjukkan persoalan yang berbeda. Dalam penjelasan mengenai syarat umum perjanjian, cacat pada unsur kesepakatan atau kecakapan biasanya dibedakan dari persoalan pada objek atau isi perjanjian. Rujukan yang digunakan dalam artikel hukum JDIH Kemnaker membedakan perjanjian yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.

Perjanjian yang dapat dibatalkan tidak sama dengan perjanjian yang sejak awal dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Persoalan lain dapat muncul ketika PKWT digunakan untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap. Ini merupakan masalah klasifikasi hubungan kerja yang perlu dianalisis secara terpisah dan dapat menimbulkan risiko hubungan kerja diperlakukan sebagai PKWTT.

Akibat hukum bergantung pada jenis pelanggaran, fakta, serta regulasi yang berlaku. Karena itu, hindari kesimpulan seperti “kontrak ini pasti batal” hanya karena satu klausul terlihat kurang lengkap. Tahan penandatanganan, dokumentasikan temuan, lalu minta telaah lebih lanjut untuk bagian yang menyangkut status hubungan kerja atau akibat hukum.

Gunakan checklist ini sebelum PKWT dipakai

Syarat yang diperiksa	Bukti dalam kontrak atau praktik kerja	Status	Catatan risiko
Sifat pekerjaan	Pekerjaan sementara, memiliki batas tertentu, atau terkait penyelesaian pekerjaan tertentu.	Terpenuhi / belum	Bandingkan label PKWT dengan pekerjaan sehari-hari.
Kesepakatan	Persetujuan para pihak dan tidak ada indikasi paksaan, penipuan, atau tekanan.	Terpenuhi / belum	Catat kondisi saat kontrak ditawarkan dan ditandatangani.
Kecakapan dan kewenangan	Identitas pihak serta kewenangan penandatangan perusahaan.	Terpenuhi / belum	Periksa dokumen atau dasar kewenangan internal.
Pekerjaan yang diperjanjikan	Uraian tugas yang jelas dan sesuai dengan praktik.	Terpenuhi / belum	Uraian yang kabur dapat menyulitkan klasifikasi.
Isi dan bentuk PKWT	Jangka waktu atau target penyelesaian, hak dan kewajiban, serta bentuk tertulis sesuai ketentuan.	Terpenuhi / belum	Verifikasi ketentuan terbaru sebelum kontrak digunakan.
Konsekuensi	Temuan dipetakan sebagai masalah keabsahan, bentuk, atau klasifikasi hubungan kerja.	Perlu telaah / siap	Jangan mencampur istilah dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan PKWTT.

Jika sifat pekerjaan belum jelas, pekerjaan dalam praktik berbeda dari uraian kontrak, atau dasar hukum yang dipakai belum diperbarui, rancangan PKWT sebaiknya tidak langsung digunakan. Pemeriksaan tambahan lebih murah daripada memperbaiki sengketa hubungan industrial setelah hubungan kerja berjalan.

Bedakan PKWT, PKWTT, dan freelance

PKWT mengacu pada hubungan kerja dengan batas tertentu sesuai sifat pekerjaan dan ketentuan yang berlaku. PKWTT tidak dibatasi dengan karakter PKWT tersebut. Jadi, pekerjaan tetap tidak berubah menjadi pekerjaan tertentu hanya karena dituangkan dalam kontrak berjudul PKWT.

Freelance juga tidak otomatis menjadi PKWT. Pembeda utamanya perlu dilihat dari hubungan yang sebenarnya: siapa yang mempekerjakan, pekerjaan apa yang dilakukan, bagaimana pekerjaan dijalankan, serta apakah unsur hubungan kerja terpenuhi. Penamaan “freelance” tidak menyelesaikan persoalan klasifikasi jika praktiknya menunjukkan hubungan kerja.

Review PKWT yang baik bergerak dari fakta ke dokumen, bukan sebaliknya. Pastikan pekerjaan memang layak menggunakan PKWT, cek empat syarat umum, cocokkan klausul dengan praktik, lalu minta telaah atas setiap temuan yang dapat memengaruhi keabsahan atau status hubungan kerja.