Hak Karyawan Resign: Apa Saja yang Berhak Didapat dan Cara Menghitungnya

Saat resign, pertanyaan pertama yang biasanya muncul adalah: apakah saya dapat pesangon? Jawabannya, tidak selalu. Resign berbeda dari PHK, jadi hak karyawan pada saat resign yang diterima juga berbeda dan sangat bergantung pada status kerja, masa kerja, serta aturan di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Secara praktis, hak karyawan resign yang paling sering dibahas adalah uang pisah/UPMK bila berlaku, uang penggantian hak, paklaring, dan pada kondisi tertentu kompensasi PKWT. Setelah itu, masih ada isu yang sering terlupa: PPh 21 dan status BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan.

Jawaban singkat: apa saja hak karyawan saat resign?

Jika Anda mengundurkan diri secara sah, hak yang biasanya perlu dicek adalah:

• Uang pisah atau UPMK bila diatur dan memang berlaku untuk hubungan kerja Anda.
• Uang penggantian hak, misalnya sisa cuti yang belum diambil.
• Paklaring atau surat keterangan kerja.
• Kompensasi PKWT untuk karyawan kontrak, jika syaratnya terpenuhi.

Yang perlu dipahami sejak awal: resign tidak otomatis berarti mendapat pesangon penuh seperti PHK. Dalam banyak kasus, besaran dan jenis pembayaran ditentukan oleh status kerja Anda, apakah PKWTT atau PKWT, serta syarat pengunduran diri yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Istilah yang sering tertukar: pesangon, uang pisah, UPMK, uang penggantian hak, dan PKWT

Banyak orang menyebut semua pembayaran saat resign sebagai “pesangon”, padahal secara hukum istilahnya bisa berbeda.

Istilah	Arti praktis	Kapan relevan
Pesangon	Kompensasi yang lazim muncul saat PHK	Umumnya terkait PHK, bukan resign biasa
Uang pisah / UPMK	Pembayaran yang bisa diberikan saat pekerja mengundurkan diri, jika berlaku menurut aturan perusahaan atau ketentuan yang dirujuk PP No. 35 Tahun 2021	Saat resign dan memenuhi syarat yang berlaku
Uang penggantian hak	Penggantian atas hak yang belum dinikmati, seperti sisa cuti	Saat ada hak yang belum diambil
PKWT	Perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak	Saat status kerja Anda kontrak
PKWTT	Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap	Saat status kerja Anda tetap

Secara praktis:

• Pesangon biasanya orang pakai sebagai istilah umum, tetapi tidak semua resign menghasilkan pesangon.
• Uang pisah adalah istilah yang sering dipakai perusahaan untuk pembayaran saat resign.
• UPMK adalah singkatan dari Uang Penghargaan Masa Kerja.
• Uang penggantian hak berbeda dari keduanya karena fokusnya pada hak yang belum sempat dipakai, misalnya cuti.

Untuk karyawan kontrak, fokusnya biasanya bukan uang pisah, melainkan kompensasi PKWT sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penting membedakan dulu apakah Anda PKWTT atau PKWT.

Dasar hukum dan siapa yang berhak menerima apa

Rujukan utama yang relevan untuk pembahasan hak karyawan resign adalah PP Nomor 35 Tahun 2021, yang menjadi aturan turunan penting dalam isu PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam konteks resign, aturan ini membantu menjelaskan kapan kompensasi tertentu muncul dan bagaimana hak yang terkait dengan pengakhiran hubungan kerja diperlakukan.

Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tetap menjadi konteks penting, terutama untuk memahami perubahan dan hubungan antara ketentuan lama dan aturan turunan yang berlaku sekarang.

Siapa berhak atas uang pisah/UPMK?

Pada praktiknya, uang pisah/UPMK terkait dengan pekerja yang mengundurkan diri dan memenuhi syarat yang berlaku. Namun, hak ini tidak bisa diasumsikan otomatis ada di semua kasus. Anda perlu melihat:

• status hubungan kerja,
• isi perjanjian kerja,
• peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,
• dan ketentuan hukum yang dirujuk perusahaan.

Siapa berhak atas kompensasi PKWT?

Kompensasi PKWT relevan untuk karyawan kontrak. Jika kontrak berakhir sesuai waktunya, kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja dan upah yang menjadi dasar perhitungan. Jika PKWT diakhiri lebih awal oleh pekerja atau ada klausul lain yang sah dan berlaku, konsekuensinya bisa berbeda.

Apa syarat resign yang sah?

Dalam praktik umum ketenagakerjaan, resign harus diajukan secara tertulis dan mengikuti prosedur yang berlaku di perusahaan serta ketentuan hukum yang relevan. Untuk rincian teknis seperti notice period dan syarat formal lainnya, HR biasanya akan merujuk pada ketentuan internal dan dasar hukum yang dipakai perusahaan.

Intinya: jangan berhenti hanya berdasarkan obrolan informal. Simpan bukti tertulis agar hak Anda lebih mudah diklaim.

Cara menghitung hak karyawan resign: uang pisah/UPMK, uang penggantian cuti, dan kompensasi PKWT

Bagian ini paling sering dicari karena pekerja ingin tahu estimasi uang yang akan diterima. Ada tiga komponen utama yang biasanya dihitung terpisah.

1) Uang pisah atau UPMK

Besaran uang pisah/UPMK dapat bergantung pada masa kerja dan ketentuan yang berlaku di perusahaan atau rujukan aturan yang dipakai. Salah satu acuan yang sering dipakai dalam praktik adalah tabel masa kerja berikut:

Masa kerja	Besaran
3–6 tahun	2 bulan upah
6–9 tahun	3 bulan upah
9–12 tahun	4 bulan upah
12–15 tahun	5 bulan upah
15–18 tahun	6 bulan upah
18–21 tahun	7 bulan upah
21–24 tahun	8 bulan upah
Lebih dari 24 tahun	10 bulan upah

Yang dimaksud upah dalam konteks perhitungan ini pada umumnya adalah komponen yang dipakai oleh aturan atau kebijakan internal yang relevan, biasanya meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap bila memang menjadi dasar perhitungan.

2) Uang penggantian hak karyawan resign

Komponen ini mencakup hak yang belum sempat dinikmati, terutama sisa cuti tahunan. Rumus yang umum dipakai untuk penggantian cuti adalah:

Uang pengganti cuti = 1/25 × (gaji pokok + tunjangan tetap) × sisa cuti yang belum diambil

Jika peraturan perusahaan juga mengatur komponen lain yang termasuk uang penggantian hak, maka itu bisa ikut diperhitungkan selama memang tercantum dan sesuai aturan.

3) Kompensasi PKWT

Untuk pekerja PKWT, kompensasi saat kontrak berakhir dihitung dengan rumus:

Kompensasi PKWT = (masa kerja / 12 bulan) × 1 bulan upah

Rumus ini dipakai untuk menyesuaikan lama kerja dengan satu bulan upah sebagai dasar kompensasi.

Komponen upah yang dipakai

Agar perhitungan tidak meleset, HR dan karyawan harus sepakat dulu komponen upah mana yang menjadi dasar:

• gaji pokok,
• tunjangan tetap,
• dan komponen lain yang memang secara eksplisit diatur sebagai dasar perhitungan.

Jangan langsung memasukkan semua tunjangan tanpa cek dulu apakah tunjangan tersebut termasuk tunjangan tetap atau bukan.

Contoh perhitungan lengkap

Contoh 1: Karyawan tetap masa kerja 4 tahun, ada sisa cuti

Misalkan:

• Status: PKWTT / karyawan tetap
• Masa kerja: 4 tahun
• Gaji pokok: Rp8.000.000
• Tunjangan tetap: Rp2.000.000
• Sisa cuti belum diambil: 5 hari

Langkah 1: hitung upah dasar

Upah dasar = gaji pokok + tunjangan tetap

= Rp8.000.000 + Rp2.000.000

= Rp10.000.000

Langkah 2: hitung uang pengganti cuti

Uang pengganti cuti = 1/25 × Rp10.000.000 × 5

= Rp400.000 × 5

= Rp2.000.000

Langkah 3: lihat apakah ada uang pisah/UPMK

Untuk masa kerja 4 tahun, tabel yang dipakai menunjukkan 2 bulan upah.

Uang pisah/UPMK = 2 × Rp10.000.000

= Rp20.000.000

Total komponen contoh

• Uang pisah/UPMK: Rp20.000.000
• Penggantian cuti: Rp2.000.000

Total bruto contoh: Rp22.000.000

Jika ada komponen lain yang memang diatur perusahaan, angka ini bisa berubah.

Contoh 2: Karyawan tetap masa kerja 13 tahun, gaji dan tunjangan lebih lengkap

Misalkan:

• Status: PKWTT / karyawan tetap
• Masa kerja: 13 tahun
• Gaji pokok: Rp15.000.000
• Tunjangan tetap: Rp5.000.000
• Sisa cuti belum diambil: 8 hari

Langkah 1: hitung upah dasar

Upah dasar = Rp15.000.000 + Rp5.000.000

= Rp20.000.000

Langkah 2: hitung uang pengganti cuti

Uang pengganti cuti = 1/25 × Rp20.000.000 × 8

= Rp800.000 × 8

= Rp6.400.000

Langkah 3: hitung uang pisah/UPMK

Untuk masa kerja 12–15 tahun, tabel menunjukkan 5 bulan upah.

Uang pisah/UPMK = 5 × Rp20.000.000

= Rp100.000.000

Total komponen contoh

• Uang pisah/UPMK: Rp100.000.000
• Penggantian cuti: Rp6.400.000

Total bruto contoh: Rp106.400.000

Contoh ini menunjukkan bahwa masa kerja yang lebih panjang membuat komponen uang pisah/UPMK jauh lebih besar.

Contoh 3: Karyawan PKWT, kontrak selesai vs resign lebih awal

Skenario A: kontrak selesai normal

Misalkan:

• Status: PKWT
• Masa kerja: 9 bulan
• Upah bulanan: Rp7.500.000

Kompensasi PKWT = (9/12) × Rp7.500.000

= 0,75 × Rp7.500.000

= Rp5.625.000

Skenario B: resign lebih awal

Jika pekerja PKWT mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir, konsekuensinya bisa dipengaruhi isi kontrak dan ketentuan perusahaan. Karena itu, pembaca perlu memeriksa klausul kontrak dengan teliti, terutama jika ada ketentuan ganti rugi atau penalti.

Dalam contoh praktik yang sering ditemui, perusahaan dapat mencantumkan konsekuensi finansial bila karyawan resign sebelum kontrak habis. Namun validitas dan penerapannya tetap harus dilihat dari dasar hukum dan kontraknya, bukan sekadar kebiasaan.

Jika Anda karyawan PKWT, cek juga alat bantu berikut untuk estimasi cepat: kompensasi untuk karyawan PKWT saat kontrak berakhir.

Contoh sederhana penggantian cuti

Misalkan gaji pokok Rp6.000.000, tunjangan tetap Rp1.500.000, dan sisa cuti 3 hari.

Upah dasar = Rp6.000.000 + Rp1.500.000 = Rp7.500.000

Uang pengganti cuti = 1/25 × Rp7.500.000 × 3

= Rp300.000 × 3

= Rp900.000

Contoh ini paling mudah dipakai untuk cek cepat apakah sisa cuti sudah masuk hitungan hak resign.

Untuk estimasi yang lebih cepat, Anda juga bisa memakai hitung estimasi pesangon, UPMK, dan UPH atau estimasi cuti tahunan proporsional saat keluar.

PPh 21 dan BPJS setelah resign

Bagian ini sering membuat orang kaget karena jumlah bruto yang dihitung belum tentu sama dengan uang yang diterima bersih.

Apakah uang resign dikenai PPh 21?

Komponen hak resign bisa saja memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda tergantung jenis pembayaran, dasar pengenaan, dan ketentuan pajak yang berlaku. Karena itu, payroll perlu memverifikasi perlakuan PPh 21 untuk setiap komponen sebelum melakukan pemotongan.

Bagi karyawan, artinya sederhana: jangan asumsi semua komponen akan diterima utuh tanpa potongan pajak. Mintalah rincian payroll yang memisahkan komponen bruto, potongan pajak, dan hasil bersih.

Apa yang terjadi dengan JHT setelah resign?

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang paling sering ditanyakan adalah JHT. Setelah resign, peserta biasanya mengecek apakah sudah memenuhi syarat pencairan sesuai pedoman resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Yang perlu disiapkan biasanya mencakup dokumen identitas, bukti kepesertaan, dan dokumen pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan layanan BPJS. Karena prosedur bisa bergantung pada kanal layanan yang dipakai, paling aman adalah mengikuti panduan resmi BPJS Ketenagakerjaan saat mengajukan klaim.

Apa yang terjadi dengan BPJS Kesehatan setelah resign?

Setelah resign, status kepesertaan BPJS Kesehatan bisa berubah mengikuti status pekerjaan dan pembayaran iuran. Jadi, setelah pengunduran diri, penting untuk mengecek apakah kepesertaan masih aktif, bagaimana status segmen kepesertaan berubah, dan apa yang perlu dilakukan agar layanan kesehatan tetap jelas.

Untuk payroll dan HR, bagian ini tidak boleh dianggap sepele karena sering memengaruhi masa transisi karyawan setelah keluar.

Langkah klaim jika hak karyawan resign belum dibayar

Kalau perusahaan belum membayar hak resign, jangan langsung panik. Urutannya sebaiknya rapi agar klaim Anda mudah ditelusuri.

1) Minta konfirmasi internal terlebih dahulu

Mulailah dari HR atau payroll secara tertulis. Tanyakan:

• hak apa saja yang sudah dihitung,
• kapan jadwal pembayarannya,
• komponen apa yang belum dibayarkan,
• dan dasar perhitungan yang dipakai.

Komunikasi tertulis lebih aman daripada lisan karena bisa dijadikan bukti.

2) Siapkan dokumen pendukung

Dokumen yang biasanya perlu disiapkan antara lain:

• perjanjian kerja,
• slip gaji,
• surat resign,
• bukti komunikasi dengan HR/payroll,
• catatan cuti,
• paklaring atau permintaan paklaring,
• dan dokumen lain yang menunjukkan status kerja serta hak yang belum dibayar.

Simpan semua email, chat kerja, dan surat keluar masuk.

3) Kirim surat klaim

Jika jawaban internal tidak jelas, kirim surat klaim singkat dan tegas. Intinya:

• sebutkan identitas Anda,
• tanggal resign,
• komponen hak yang belum dibayar,
• dasar perhitungan yang Anda minta,
• dan permintaan waktu penyelesaian.

Contoh isi ringkas:

> “Saya mengajukan permintaan pembayaran sisa hak resign berdasarkan perhitungan yang telah disampaikan/yang seharusnya dihitung, termasuk uang penggantian hak dan komponen lain yang relevan. Mohon konfirmasi rincian perhitungan dan jadwal pembayaran.”

4) Lanjutkan bipartit jika perlu

Jika internal tidak selesai, langkah berikutnya biasanya penyelesaian secara bipartit antara pekerja dan perusahaan. Tahap ini penting karena banyak perselisihan ketenagakerjaan harus dicoba diselesaikan dulu secara musyawarah sebelum masuk jalur lebih formal.

5) Eskalasi ke Dinas Ketenagakerjaan

Kalau bipartit tidak menyelesaikan masalah, Anda bisa membawa persoalan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk proses mediasi atau langkah penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

6) Pengadilan Hubungan Industrial jika masih buntu

Jika tetap tidak selesai, jalur berikutnya bisa berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ini biasanya ditempuh saat ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tahap sebelumnya.

Untuk kasus nominal kecil, beberapa orang memilih berhenti di tahap bipartit atau mediasi. Namun jika nilai haknya besar atau ada sengketa prinsip, sebaiknya pertimbangkan bantuan profesional.

FAQ singkat tentang hak karyawan resign

Apakah resign tanpa 30 hari notice tetap sah?

Tergantung pada ketentuan yang berlaku di hubungan kerja Anda dan prosedur internal perusahaan. Dalam praktik umum, notice period sering dipersyaratkan agar pengunduran diri diproses rapi. Jika tidak dipenuhi, konsekuensinya bisa berbeda-beda.

Apakah resign saat probation punya hak yang sama?

Tidak selalu sama. Status probation perlu dilihat dari perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan. Yang pasti, semua hak harus dicek berdasarkan status kerja dan dokumen yang mengikat.

Apakah resign sebelum kontrak habis bisa kena penalti?

Bisa saja ada konsekuensi jika itu diatur dalam kontrak dan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pekerja PKWT harus membaca klausul kontraknya sebelum mengajukan resign.

Apakah paklaring wajib diberikan?

Paklaring atau surat keterangan kerja adalah dokumen yang sering diminta karyawan setelah keluar. Dalam praktik HR, dokumen ini sebaiknya diberikan agar riwayat kerja karyawan terdokumentasi dengan baik.

Apakah semua karyawan resign mendapat pesangon?

Tidak. Resign tidak sama dengan PHK. Karena itu, jangan langsung menganggap semua pengunduran diri menghasilkan pesangon penuh.

Kapan perlu minta bantuan tambahan?

Kalau Anda hanya ingin estimasi cepat, kalkulator biasanya cukup membantu untuk menghitung kemungkinan hak seperti uang pisah/UPMK, penggantian cuti, atau kompensasi PKWT. Kalau Anda sudah sampai tahap klaim, template surat klaim juga akan sangat berguna.

Namun, bila kasusnya diperselisihkan, jumlahnya besar, atau perusahaan menolak tanpa penjelasan yang jelas, bantuan profesional dari konsultan hukum ketenagakerjaan, mediator, atau jalur resmi seperti Dinas Ketenagakerjaan lebih aman.

Hitung estimasi pesangon dan penggantian hak saya: Kalkulator Pesangon

Pada akhirnya, kunci saat resign adalah tiga hal: pahami status kerja Anda, hitung haknya dengan benar, dan simpan semua bukti tertulis. Itu akan sangat membantu baik untuk karyawan maupun HR saat memastikan proses keluar berjalan rapi dan sesuai aturan.