Panduan Lengkap Cara Hitung Lembur Sesuai Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia

Lembur adalah waktu kerja yang dilakukan karyawan melebihi jam kerja normal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja, sehingga menimbulkan hak upah lembur sesuai ketentuan pemerintah. Bagi HR dan payroll, hitungan lembur yang tepat penting untuk menjaga kepatuhan, mencegah sengketa, dan memastikan biaya tenaga kerja terkendali.

Di artikel ini, Anda akan mendapatkan panduan praktis cara hitung lembur (termasuk cara hitung lembur per jam, lembur hari kerja vs hari libur, hingga pembulatan menit), plus rekomendasi pendekatan digital melalui aplikasi penghitung lembur agar proses approval dan payroll lebih rapi.

Regulasi lembur di Indonesia: rujukan dan prinsip dasarnya

Kerangka umum lembur di Indonesia merujuk pada:

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagai dasar historis ketenagakerjaan). Rujukan: peraturan.go.id
• PP No. 35 Tahun 2021 (mengatur PKWT, alih daya, waktu kerja & waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja; termasuk ketentuan upah kerja lembur dan rumusnya).
• Kebijakan teknis dan informasi resmi di kanal Kemnaker.

Dalam praktik HR, ada beberapa prinsip yang hampir selalu menjadi titik audit dan sumber sengketa:

• Lembur harus atas perintah/persetujuan perusahaan (umumnya tertulis atau tercatat di sistem).
• Ada batasan jam kerja normal yang menjadi “patokan” kapan lembur mulai dihitung.
• Ada batasan lembur (misalnya pembatasan harian/mingguan) yang perlu dipantau.
• Upah lembur memiliki pengali (multiplier) tertentu tergantung jenis hari dan jam lemburnya.

Batas jam kerja normal (patokan lembur mulai dihitung)

Secara umum, jam kerja normal yang sering dipakai sebagai acuan di perusahaan:

• 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk pola 6 hari kerja, atau
• 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk pola 5 hari kerja.

Begitu kerja melewati jam kerja normal (dan memenuhi syarat lembur sesuai kebijakan serta persetujuan), barulah masuk ke perhitungan lembur karyawan.

Fondasi rumus perhitungan lembur: mulai dari upah per jam

Mayoritas kesalahan hitungan lembur terjadi karena fondasinya salah: upah lembur per jam tidak dihitung dari basis yang tepat, atau komponen upahnya keliru.

Komponen upah yang memengaruhi perhitungan upah lembur

Dalam praktik regulasi, dasar perhitungan biasanya menggunakan Upah sebulan yang komponennya dapat mencakup:

• Upah pokok, dan
• Tunjangan tetap (jika ada).

Tunjangan tidak tetap (misalnya insentif yang tidak pasti) pada umumnya tidak menjadi basis, tergantung definisi dan pengaturan di perusahaan. Untuk menghindari sengketa, pastikan definisi tunjangan tetap vs tidak tetap jelas di kebijakan internal/kontrak.

Rumus upah lembur per jam (yang paling sering digunakan)

Rumus yang lazim dipakai dalam perhitungan lembur depnaker (mengacu ketentuan pemerintah terbaru) adalah:

Upah per jam = 1/173 × Upah sebulan

Contoh:

• Upah sebulan (upah pokok + tunjangan tetap) = Rp6.000.000
• Upah per jam = 1/173 × Rp6.000.000 = Rp34.682,08

Angka inilah yang akan dikalikan dengan pengali lembur (1,5x, 2x, dst.) sesuai jenis lemburnya.

Cara hitung lembur per jam (hari kerja biasa) + contoh hitungan

Untuk hari kerja biasa, pengali yang paling umum dipakai adalah:

• Jam lembur pertama: 1,5 × upah per jam
• Jam lembur berikutnya: 2 × upah per jam

Contoh 1: lembur 2 jam di hari kerja

• Upah sebulan: Rp6.000.000 → upah per jam: Rp34.682,08
• Jam 1: 1,5 × Rp34.682,08 = Rp52.023,12
• Jam 2: 2 × Rp34.682,08 = Rp69.364,16
• Total upah lembur = Rp121.387,28

Contoh 2: lembur 4 jam di hari kerja

• Jam 1: 1,5 × upah/jam
• Jam 2–4: 3 jam × (2 × upah/jam)
• Total = (1,5 + 2 + 2 + 2) × upah/jam = 7,5 × upah/jam
• Jika upah/jam Rp34.682,08 → total = 7,5 × Rp34.682,08 = Rp260.115,60

Model di atas adalah inti dari cara menghitung lembur per jam yang paling sering dipakai payroll Indonesia.

Bagaimana menghitung lembur jika tidak genap 1 jam (menit lembur)

Kasus yang sangat sering terjadi: lembur 1 jam 30 menit, atau 45 menit. Untuk mencegah debat, perusahaan perlu punya aturan internal yang konsisten dan terdokumentasi, misalnya:

• Prorata menit: lembur dihitung proporsional sesuai menit aktual (misal 30 menit = 0,5 jam).
• Pembulatan: pembulatan ke 30 menit atau 1 jam (lebih berisiko diperdebatkan jika merugikan karyawan).

Contoh prorata 30 menit pada hari kerja (misal lembur total 1,5 jam):

• Jam 1: 1,5 × upah/jam
• 0,5 jam berikutnya: 0,5 × (2 × upah/jam) = 1 × upah/jam
• Total pengali efektif = (1,5 + 1) = 2,5 × upah/jam

Jika upah/jam Rp34.682,08 → 2,5 × Rp34.682,08 = Rp86.705,20

Perhitungan lembur hari libur: bedakan pola 5 hari vs 6 hari kerja

Perhitungan lembur hari libur (termasuk hari istirahat mingguan dan hari libur resmi) mengikuti pengali yang berbeda, serta bergantung pada pola kerja perusahaan (5 hari atau 6 hari kerja).

Secara praktik yang umum dipakai (merujuk PP 35/2021), skemanya seperti ini:

Jika perusahaan menerapkan 6 hari kerja (7 jam/hari)

• Jam 1–7: 2 × upah/jam
• Jam ke-8: 3 × upah/jam
• Jam ke-9 dan seterusnya: 4 × upah/jam

Jika perusahaan menerapkan 5 hari kerja (8 jam/hari)

• Jam 1–8: 2 × upah/jam
• Jam ke-9: 3 × upah/jam
• Jam ke-10 dan seterusnya: 4 × upah/jam

Contoh: lembur 9 jam di hari libur (pola 5 hari kerja)

• Upah/jam: Rp34.682,08
• Jam 1–8: 8 jam × (2 × Rp34.682,08) = 16 × Rp34.682,08 = Rp554.913,28
• Jam 9: 3 × Rp34.682,08 = Rp104.046,24
• Total = Rp658.959,52

Catatan penting untuk HR: pastikan definisi “hari libur” di perusahaan sinkron antara kalender operasional, jadwal shift, dan ketentuan hari istirahat mingguan. Ini sering jadi sumber salah perhitungan jam lembur.

Perhitungan lembur untuk karyawan upah harian vs upah bulanan

Perbedaan status upah memengaruhi cara menetapkan “upah sebulan” dan “upah per jam”. Secara ringkas:

• Karyawan upah bulanan: gunakan basis upah sebulan (upah pokok + tunjangan tetap), lalu konversi ke upah per jam (1/173).
• Karyawan upah harian: perusahaan perlu memastikan konversi yang konsisten untuk menentukan basis upah per jam, sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan internal.

Jika perusahaan memiliki kombinasi (bulanan, harian, borongan, shift), rekomendasinya adalah menetapkan:

• definisi basis upah untuk lembur per kelompok karyawan,
• cara pencatatan jam lembur (source of truth),
• aturan pembulatan menit dan cut-off payroll.

Untuk membantu karyawan memahami konversi upah harian/per jam, Anda juga bisa merujuk alat bantu internal seperti Kalkulator Upah Harian/Per Jam agar ekspektasi karyawan lebih selaras dengan praktik payroll.

Dokumen dan alur kerja lembur yang sehat (agar tidak jadi sengketa)

Di lapangan, masalah bukan hanya “rumus menghitung lembur per jam”, tetapi pembuktiannya. Best practice yang biasanya mengurangi potensi klaim sepihak:

• Perintah lembur (minimal: permintaan atasan + persetujuan).
• Catatan jam mulai–selesai lembur yang konsisten dengan absensi.
• Alasan lembur (peak season, closing bulanan, maintenance, dll.).
• Rekonsiliasi payroll: jam lembur yang disetujui = jam lembur yang dibayar.

Jika perusahaan masih mengandalkan chat tercecer dan spreadsheet manual, risiko yang muncul biasanya:

• lembur “diakui” tapi tidak “tercatat”,
• selisih jam karena interpretasi waktu,
• approval telat sehingga payroll koreksi berulang.

Praktis: aplikasi menghitung jam lembur yang terhubung ke payroll

Brief Anda meminta “review aplikasi populer”, tetapi demi keamanan editorial dan kepatuhan brand, artikel ini tidak membandingkan atau menyebut merek aplikasi lain. Yang lebih relevan untuk pembaca HR adalah memahami kriteria aplikasi perhitungan lembur yang benar—lalu mengimplementasikannya di satu ekosistem HRIS/payroll agar data tidak pecah.

Kriteria aplikasi penghitung lembur yang membantu HR & payroll

• Pengajuan & persetujuan lembur: ada jejak persetujuan, siapa menyetujui, kapan, dan untuk jam berapa.
• Pencatatan jam lembur yang rapi: idealnya bisa menarik data dari absensi online agar tidak input dua kali.
• Aturan lembur fleksibel: beda pengali hari kerja vs hari libur, kebijakan prorata menit, dan cut-off payroll.
• Rekap siap payroll: hasil akhir lembur masuk ke komponen payroll agar mengurangi salah input.
• Audit trail: memudahkan klarifikasi saat ada pertanyaan karyawan atau pemeriksaan internal.

Implementasi lembur yang lebih rapi dengan fitur Zemangat

Untuk kebutuhan aplikasi menghitung jam lembur yang operasional, Zemangat mendukung alur yang biasanya dibutuhkan tim HR:

• Overtime Management untuk mengelola penjadwalan, pelacakan, dan persetujuan lembur secara terstruktur sehingga jam lembur yang dibayar adalah jam lembur yang disetujui. Detail fitur: https://zemangat.com/id/features/overtime-management
• Absensi Online untuk pencatatan kehadiran yang presisi (misalnya dukungan verifikasi lokasi GPS dan monitoring real-time), agar dasar data waktu kerja lebih kuat saat merekonsiliasi lembur. Detail fitur: https://zemangat.com/id/features/online-attendance
• Approvals untuk workflow persetujuan (tidak hanya lembur), sehingga prosesnya konsisten dan terdokumentasi. Detail fitur: https://zemangat.com/id/features/approvals
• Payroll Process Automation untuk mengotomatisasi proses payroll dan mengurangi risiko salah input komponen lembur saat penggajian. Detail fitur: https://zemangat.com/id/features/payroll-automation

Jika Anda ingin validasi cepat untuk angka-angka perhitungan overtime berdasarkan ketentuan terbaru, Anda juga bisa gunakan alat gratis: Kalkulator perhitungan lembur atau Kalkulator Lembur & Shift Malam (membantu skenario lembur hari kerja/hari libur dan deteksi shift malam).

Kesalahan umum dalam perhitungan lembur karyawan (dan cara mencegahnya)

1) Menganggap “kerja lebih lama” otomatis lembur

Dalam praktik, lembur idealnya berdasarkan perintah atau persetujuan. Jika karyawan pulang telat tanpa penugasan yang jelas, perusahaan berisiko menghadapi perbedaan persepsi saat karyawan mengajukan klaim lembur. Solusinya: wajibkan pengajuan lembur dan approval sebelum/selambatnya sesudah lembur dilakukan dengan bukti yang jelas.

2) Salah menentukan basis upah lembur

Kesalahan klasik: memasukkan komponen yang seharusnya tidak masuk, atau justru mengabaikan tunjangan tetap. Ini membuat berapa upah lembur per jam jadi bias. Solusinya: tetapkan definisi “upah sebulan untuk lembur” dalam kebijakan payroll, dan konsisten di slip gaji.

3) Jam lembur tidak sinkron dengan absensi

Jika absensi manual dan klaim lembur berbasis chat, HR akan sulit membuktikan jam mulai–selesai. Solusinya: konsolidasikan sumber data dengan sistem absensi online dan modul lembur yang terhubung approval.

4) Lembur hari libur dihitung seperti hari kerja

Pengali hari libur berbeda dan bisa signifikan. Kesalahan ini sering memicu koreksi payroll. Solusinya: bedakan kebijakan perhitungan lembur untuk pola 5 hari vs 6 hari kerja, dan pastikan payroll memiliki aturan otomatis.

FAQ seputar cara menghitung lembur

1) Berapa upah lembur per jam di Indonesia?

Upah lembur per jam dihitung dari upah per jam (umumnya 1/173 × upah sebulan) lalu dikalikan pengali lembur sesuai jenis harinya. Jadi nominalnya berbeda untuk tiap karyawan tergantung upah bulanannya dan durasi lemburnya.

2) Apa yang dihitung sebagai lembur menurut pemerintah?

Secara prinsip, lembur adalah kerja yang dilakukan melebihi jam kerja normal dan umumnya harus berdasarkan perintah/persetujuan. Detail penerapan (misalnya bukti, batasan, dan pengali) mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku serta kebijakan perusahaan yang tidak boleh bertentangan dengan regulasi.

3) Bagaimana cara menghitung lembur 30 menit atau 45 menit?

Yang paling aman adalah metode prorata menit (misal 30 menit = 0,5 jam). Pembulatan boleh saja jika kebijakan internal jelas dan konsisten, namun praktik pembulatan yang merugikan karyawan berisiko menimbulkan sengketa.

4) Apakah lembur harus dibayar jika karyawan “standby” di luar jam kerja?

Tergantung definisi “standby” di kebijakan perusahaan, penugasan, serta apakah aktivitas tersebut memenuhi kriteria waktu kerja/penugasan. Untuk menghindari grey area, buat aturan tertulis tentang piket/standby, cara pencatatan, dan kompensasinya.

5) Bagaimana HR memastikan perhitungan lembur konsisten dari absensi sampai payroll?

Gunakan alur yang sama: absensi sebagai pencatatan waktu, pengajuan & approval lembur sebagai otorisasi, lalu rekap lembur masuk otomatis ke payroll. Ini mengurangi input manual dan memudahkan audit.

Praktik terbaik agar perhitungan lembur patuh dan minim revisi payroll

• Tetapkan kebijakan lembur tertulis: siapa boleh mengajukan, siapa menyetujui, batasan, pembulatan menit, dan cut-off payroll.
• Gunakan sumber data waktu yang konsisten: hindari “data ganda” antara spreadsheet, grup chat, dan mesin absensi.
• Pisahkan skenario hari kerja vs hari libur dan sesuaikan dengan pola 5/6 hari kerja.
• Audit ringan setiap periode: cek sampel perhitungan untuk memastikan rumus dan pengali berjalan benar.

Jika Anda sedang merapikan ekosistem payroll secara menyeluruh, Anda bisa membaca panduan terkait penggajian di sini: /panduan-gaji-karyawan. Untuk konteks tata kelola kehadiran yang sering menjadi dasar perhitungan lembur, rujuk: /kewajiban-hrd-terkait-absensi. Dan untuk memahami bagaimana sistem penggajian digital mendukung proses ini end-to-end, lihat: /software-payroll-terbaik-indonesia.

Rapikan lembur dari hulu ke hilir: dari approval sampai payroll tanpa ribet

Jika tantangan Anda bukan sekadar “rumus perhitungan lembur”, melainkan jam lembur sering beda versi, approval telat, dan payroll jadi banyak koreksi, saatnya menutup celah prosesnya. Dengan Zemangat Overtime Management, HR dapat mengelola pengajuan, pelacakan, dan persetujuan lembur secara terstruktur; lalu menguatkannya dengan Absensi Online sebagai sumber data waktu kerja, dan mengalirkan rekapnya ke penggajian melalui Payroll Process Automation. Hasilnya: perhitungan lembur lebih konsisten, bukti lebih rapi saat ada pertanyaan karyawan, dan tim payroll bisa fokus pada kontrol serta kepatuhan, bukan input manual berulang.