Cara Menghitung THR Karyawan Masa Kerja di Bawah 1 Tahun

Cara Menghitung THR Karyawan Masa Kerja di Bawah 1 Tahun
HR perlu memastikan tiga hal saat menghitung THR karyawan yang belum genap bekerja 1 tahun: apakah masa kerjanya sudah memenuhi syarat, komponen apa yang menjadi dasar 1 bulan upah, dan berapa nominal prorata yang harus dibayarkan.
Karyawan tetap berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) apabila telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Untuk masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional atau prorata.
Rumus minimumnya adalah THR = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan upah. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sepanjang syarat hubungan kerja dan masa kerja terpenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Contents
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan menerima THR secara proporsional. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.
Dengan demikian, status sebagai karyawan baru atau karyawan kontrak tidak dengan sendirinya menghapus hak THR. HR perlu memeriksa masa kerja secara terus-menerus, status hubungan kerja, serta ketentuan dalam perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan yang berlaku.
|
Masa kerja |
Bentuk THR minimum |
Rumus |
|---|---|---|
|
Minimal 1 bulan dan kurang dari 12 bulan |
Proporsional |
(Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah |
|
12 bulan atau lebih |
1 bulan upah |
1 × 1 bulan upah |
Tabel tersebut menunjukkan batas minimum berdasarkan masa kerja. Perusahaan tetap perlu memeriksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebijakan internal apabila memberikan THR yang nilainya lebih besar daripada ketentuan minimum.
Komponen apa yang menjadi dasar 1 bulan upah?
Kesalahan payroll sering kali bukan terletak pada rumus prorata, melainkan pada angka dasar yang dimasukkan ke dalam rumus. Untuk menghitung THR, HR perlu mengidentifikasi struktur upah karyawan, terutama gaji pokok dan tunjangan tetap, sesuai ketentuan yang telah diverifikasi.
Jangan langsung menggunakan angka take-home pay atau total pembayaran bulanan tanpa memeriksa komponennya. Baca slip gaji bersama perjanjian kerja untuk membedakan gaji pokok, tunjangan tetap, dan komponen pembayaran lain yang tidak otomatis menjadi dasar perhitungan THR.
Jika perusahaan menerapkan skema upah all-in, perlakuannya perlu diverifikasi berdasarkan struktur upah dalam perjanjian kerja dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini membantu payroll membedakan nilai minimum menurut aturan dari kebijakan perusahaan yang mungkin menetapkan THR lebih besar.
Untuk konteks pengupahan, HR dapat menelaah kembali Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bersama Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dan dokumen ketenagakerjaan internal perusahaan.
Gunakan rumus prorata berikut
Prorata berarti nilai THR disesuaikan dengan perbandingan masa kerja terhadap 12 bulan. Semakin lama masa kerja dalam tahun berjalan, semakin besar bagian dari 1 bulan upah yang menjadi dasar THR.
THR = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan upah
Contoh masa kerja 6 bulan
Ilustratif: seorang karyawan telah bekerja selama 6 bulan secara terus-menerus, menerima 1 bulan upah sebesar Rp4.000.000, dan memenuhi syarat penerima THR.
Perhitungannya:
THR = (6 ÷ 12) × Rp4.000.000
THR = 0,5 × Rp4.000.000
THR = Rp2.000.000
Dengan asumsi tersebut, THR proporsional karyawan adalah Rp2.000.000.
Contoh masa kerja 3 bulan
Ilustratif: seorang karyawan mulai bekerja 3 bulan sebelum hari raya, menerima upah bulanan Rp4.500.000, dan masa kerjanya dihitung 3 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhitungannya:
THR = (3 ÷ 12) × Rp4.500.000
THR = 0,25 × Rp4.500.000
THR = Rp1.125.000
Hasil THR proporsionalnya adalah Rp1.125.000. Untuk tanggal mulai kerja yang tidak tepat pada awal bulan atau masa kerja yang tidak genap bulan, HR sebaiknya tidak membuat asumsi sendiri. Cara menghitung masa kerja dan pembulatan nominal perlu dicek berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku serta kebijakan perusahaan.
Periksa tenggat pembayaran sebelum payroll dikunci
Ketentuan umum yang dirujuk menetapkan bahwa THR dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. HR tetap perlu memeriksa surat edaran atau ketentuan resmi Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun berjalan sebelum menetapkan jadwal payroll.
Tenggat tersebut tidak sama dengan tanggal kalender hari raya. Karena tanggal hari raya dan arahan teknis dapat berbeda setiap tahun, jangan menetapkan tanggal pencairan hanya berdasarkan artikel lama atau perkiraan kalender.
Salah satu rujukan resmi yang dapat diperiksa adalah poskothr.kemnaker.go.id. Pastikan dokumen yang digunakan sesuai dengan tahun pembayaran THR yang sedang diproses.
Checklist HR sebelum pembayaran THR
-
Masa kerja: pastikan karyawan telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus dan tentukan masa kerja berdasarkan data hubungan kerja yang telah diverifikasi.
-
Status hubungan kerja: cek apakah karyawan berada dalam hubungan PKWT atau PKWTT. Status kontrak atau tetap tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk meniadakan hak THR.
-
Dasar 1 bulan upah: cocokkan gaji pokok, tunjangan tetap, struktur upah all-in jika ada, perjanjian kerja, dan slip gaji.
-
Rumus prorata: untuk masa kerja minimal 1 bulan dan kurang dari 12 bulan, gunakan masa kerja dibagi 12 lalu dikalikan 1 bulan upah.
-
Kebijakan perusahaan: bandingkan hasil minimum dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kebijakan internal yang mungkin memberikan THR lebih besar.
-
Tenggat pembayaran: periksa ketentuan resmi Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun berjalan, termasuk batas paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Dengan memisahkan pemeriksaan syarat penerima, dasar upah, rumus, dan tenggat pembayaran, HR dapat mengurangi risiko salah bayar. Sebelum payroll THR dikunci, cocokkan kembali perhitungannya dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, PP Nomor 36 Tahun 2021, dan ketentuan resmi tahun berjalan.
Bagikan
Artikel Terkait
Hitung Insentif Sales dari Persentase Pencapaian Target, Bukan Tebakan
Nominal insentif sales tidak bisa ditentukan hanya dari angka penjualan. Tetapkan dulu target, realisasi, periode, dan basis perhitungannya, lalu terapkan skema insentif yang tertulis jelas.
Perbedaan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap Menurut Undang-Undang
Nama tunjangan tidak otomatis menentukan klasifikasinya. Pelajari cara membedakan tunjangan tetap dan tidak tetap melalui pola pembayaran, contoh tunjangan makan, serta pemeriksaan dokumen payroll.

