Perbedaan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap Menurut Undang-Undang

Perbedaan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap Menurut Undang-Undang
Di payroll, nama tunjangan sering membuat HR terjebak. Tunjangan makan, transportasi, atau kinerja bisa memiliki nama yang sama, tetapi perlakuannya berbeda. Ada yang dibayar rutin setiap bulan, ada pula yang baru muncul ketika karyawan hadir, mencapai target, atau memenuhi kondisi tertentu.
Karena itu, klasifikasi tidak cukup ditentukan dari nama komponen. Pembeda utamanya adalah cara tunjangan tersebut dibayarkan.
Tunjangan tetap umumnya dibayarkan secara rutin dengan nilai yang tidak bergantung pada kehadiran atau pencapaian tertentu. Sebaliknya, tunjangan tidak tetap dapat berubah atau hanya dibayarkan ketika karyawan memenuhi syarat tertentu, misalnya hadir pada hari kerja tertentu, mencapai target, atau berada dalam kondisi yang ditentukan perusahaan.
Rujukan yang sering digunakan untuk membahas pengelompokan upah adalah SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah. Namun, HR tetap perlu memeriksa status, keberlakuan, dan konteks penggunaannya bersama ketentuan yang lebih baru, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Contents
Lihat pola pembayarannya, bukan sekadar labelnya
Dalam praktik payroll, tunjangan tetap biasanya tercantum sebagai komponen yang dibayarkan secara rutin pada setiap periode penggajian. Nilainya tidak berubah hanya karena jumlah hari hadir karyawan berbeda, selama karyawan masih memenuhi ketentuan umum untuk menerima tunjangan tersebut.
Tunjangan tidak tetap memiliki hubungan dengan faktor tertentu. Nilainya dapat berubah karena jumlah kehadiran, hasil kinerja, target, lembur, atau kondisi pembayaran lain yang sudah ditetapkan. Pembayaran juga bisa tidak muncul setiap bulan. Karena itu, komponen yang memakai kata “tunjangan” tidak otomatis termasuk tunjangan tetap.
|
Aspek |
Tunjangan tetap |
Tunjangan tidak tetap |
Data payroll yang diperiksa |
|---|---|---|---|
|
Pola pembayaran |
Dibayar rutin setiap periode |
Dibayar jika syarat tertentu terpenuhi |
Slip gaji dan riwayat pembayaran |
|
Nilai |
Cenderung sama sesuai kebijakan |
Dapat berubah dari satu periode ke periode lain |
Nominal, formula, dan hasil perhitungan |
|
Faktor penentu |
Tidak bergantung langsung pada kehadiran atau target tertentu |
Dapat bergantung pada kehadiran, kinerja, pencapaian, atau kondisi lain |
Aturan kehadiran, target, dan kebijakan perusahaan |
|
Contoh pola |
Rp500.000 setiap bulan tanpa perhitungan hari hadir |
Rp25.000 untuk setiap hari hadir |
Komponen payroll dan dasar pemberiannya |
Tabel ini membantu HR memisahkan fakta pembayaran dari label administrasi. Tunjangan bernama “transportasi”, misalnya, bisa diperlakukan berbeda. Satu perusahaan mungkin membayar nominal bulanan yang tetap, sementara perusahaan lain menghitungnya berdasarkan kehadiran.
Empat pertanyaan untuk menguji klasifikasi tunjangan
Sebelum memasukkan sebuah komponen ke payroll, HR dapat memeriksanya dengan empat pertanyaan berikut:
-
Apakah tunjangan dibayar secara rutin? Periksa apakah pembayaran muncul pada setiap periode penggajian atau hanya pada bulan tertentu.
-
Apakah nilainya tetap? Bandingkan nominal pada beberapa slip gaji. Nominal yang selalu sama belum tentu cukup menjadi bukti jika ada syarat pembayaran lain.
-
Apakah jumlahnya terkait kehadiran? Lihat apakah formula menggunakan jumlah hari hadir, hari kerja efektif, atau data absensi.
-
Apakah pembayaran bergantung pada kinerja atau kondisi tertentu? Periksa target, penilaian, jabatan, lokasi kerja, status keluarga, atau syarat lain yang tertulis dalam kebijakan.
Jawaban atas pertanyaan tersebut sebaiknya tidak diambil dari satu dokumen saja. Perjanjian kerja menjelaskan hak dan komponen yang disepakati. Peraturan perusahaan dapat memuat ketentuan pelaksanaannya. Sementara itu, slip gaji dan formula payroll menunjukkan bagaimana kebijakan benar-benar diterapkan.
Masalah yang cukup sering muncul adalah kebijakan tertulis menyebut sebuah tunjangan sebagai “tetap”, tetapi sistem payroll menghitungnya berdasarkan absensi. Dalam situasi seperti ini, HR tidak cukup mengganti nama komponen di sistem. Mekanisme pembayaran dan dokumen pendukungnya perlu diselaraskan terlebih dahulu.
Tunjangan makan dan transportasi tidak otomatis masuk satu kategori
Tunjangan makan dan transportasi adalah contoh yang mudah menimbulkan perbedaan klasifikasi. Keduanya tidak otomatis menjadi tunjangan tetap atau tidak tetap. Yang perlu diperiksa adalah cara perusahaan menentukan nominalnya.
Contoh ilustratif: perusahaan membayar tunjangan makan Rp25.000 untuk setiap hari hadir. Karyawan A hadir 20 hari, sehingga perhitungannya:
Rp25.000 × 20 hari = Rp500.000
Karena nilainya berubah mengikuti jumlah hari hadir, pola ini secara praktis dapat diklasifikasikan sebagai tunjangan tidak tetap.
Sebagai pembanding, perusahaan lain membayar tunjangan makan Rp500.000 setiap bulan tanpa mengaitkannya dengan jumlah hari hadir. Dalam contoh ini, nominalnya tetap Rp500.000 meskipun kehadiran karyawan berbeda. Berdasarkan pola pembayaran, tunjangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tunjangan tetap.
Logika yang sama berlaku saat memeriksa tunjangan transportasi. Jika perusahaan membayar tarif per hari hadir, HR perlu menghubungkannya dengan data absensi. Jika perusahaan membayar nominal bulanan yang tidak berubah berdasarkan kehadiran, pemeriksaannya mengarah pada pola tunjangan tetap. Contoh ini bersifat ilustratif dan bukan kesimpulan otomatis untuk semua kebijakan perusahaan.
Pengaruhnya terhadap struktur upah dan pencatatan payroll
Klasifikasi tunjangan membantu perusahaan mencatat komponen upah secara konsisten. Dalam payroll, HR setidaknya perlu membedakan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, termasuk formula yang menghasilkan nominal pada setiap periode.
Riset mengenai topik ini sering mengutip Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 untuk menguji proporsi upah pokok terhadap upah pokok dan tunjangan tetap. Redaksi, status, dan penerapan ketentuan tersebut perlu diverifikasi terhadap regulasi yang berlaku sebelum digunakan sebagai dasar keputusan payroll.
Berikut contoh ilustratif struktur upah yang perlu diuji:
|
Komponen |
Nominal |
|---|---|
|
Upah pokok |
Rp4.000.000 |
|
Tunjangan tetap |
Rp1.000.000 |
|
Tunjangan tidak tetap |
Rp500.000 |
|
Total pembayaran bulan tersebut |
Rp5.500.000 |
Dengan rumus 75% yang dikutip dalam riset, perbandingan upah pokok terhadap upah pokok ditambah tunjangan tetap adalah:
Rp4.000.000 ÷ (Rp4.000.000 + Rp1.000.000) = 80%
Dalam skenario tersebut, hasilnya berada di atas ambang 75% yang dikutip. Angka ini hanya menunjukkan cara menguji contoh struktur upah. HR tetap perlu memverifikasi dasar hukum, konteks struktur upah, serta ketentuan yang berlaku sebelum menarik kesimpulan tentang kepatuhan perusahaan.
Klasifikasi tunjangan juga tidak otomatis berlaku sama untuk setiap perhitungan ketenagakerjaan. Penggunaan komponen upah untuk upah minimum, pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau kewajiban lain dapat memiliki dasar dan konteks yang berbeda. Pasal 157 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, misalnya, perlu dijadikan rujukan apabila pembahasan masuk ke dasar perhitungan pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Penerapannya tetap harus diperiksa terhadap perubahan regulasi.
Dokumen yang perlu diperiksa HR
Sebelum menetapkan sebuah komponen sebagai tunjangan tetap atau tidak tetap, cocokkan aturan tertulis dengan pembayaran aktual. Pemeriksaan dapat mencakup:
-
Perjanjian kerja: periksa nama komponen, nominal, syarat penerimaan, dan periode pembayarannya.
-
Peraturan perusahaan atau kebijakan internal: cari formula tunjangan, ketentuan kehadiran, target, dan kondisi khusus yang memengaruhi pembayaran.
-
Slip gaji beberapa periode: bandingkan apakah nominal tunjangan selalu sama atau berubah.
-
Aturan dan data kehadiran: periksa apakah jumlah hari hadir digunakan dalam formula tunjangan.
-
Formula payroll: pastikan sistem menghitung sesuai kebijakan tertulis, bukan sekadar mengikuti nama komponen.
Hasil pemeriksaan sebaiknya dicatat dengan tiga keterangan: tunjangan dibayar rutin atau tidak, nilainya tetap atau berubah, dan faktor apa yang memengaruhi pembayarannya. Catatan ini membuat klasifikasi lebih mudah ditelusuri ketika ada perubahan kebijakan, pemeriksaan internal, atau pertanyaan dari karyawan.
Jika dokumen perusahaan tidak sejalan dengan riwayat pembayaran, jangan langsung memilih klasifikasi yang paling menguntungkan secara administratif. Selaraskan fakta pembayaran, kebijakan, dan dasar hukum yang relevan. Untuk perubahan kebijakan atau kasus yang berpengaruh pada hak pekerja, lakukan verifikasi lebih lanjut dengan pihak yang memahami ketentuan ketenagakerjaan terkini.
Bagikan
Artikel Terkait
Cara Menghitung THR Karyawan Masa Kerja di Bawah 1 Tahun
Karyawan yang belum bekerja genap 1 tahun tetap dapat menerima THR secara proporsional apabila telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Berikut syarat, dasar upah, rumus, dan contoh perhitungannya.
Hitung Insentif Sales dari Persentase Pencapaian Target, Bukan Tebakan
Nominal insentif sales tidak bisa ditentukan hanya dari angka penjualan. Tetapkan dulu target, realisasi, periode, dan basis perhitungannya, lalu terapkan skema insentif yang tertulis jelas.

