Ketentuan Cuti Bersama di Indonesia: Dasar Hukum, Hak Karyawan, dan Panduan Implementasi HR

Bagi tim HR, legal, payroll, dan pemilik usaha, pertanyaan tentang ketentuan cuti bersama biasanya berputar pada tiga hal: apakah wajib diikuti, apakah memotong cuti tahunan, dan bagaimana dampaknya ke administrasi serta penggajian. Jawabannya tidak cukup dilihat dari satu dokumen saja, karena penerapannya bergantung pada status pekerja, jenis perusahaan, dan kebijakan internal yang ditetapkan perusahaan.

Artikel ini membahas dasar hukum yang relevan, status cuti bersama untuk sektor swasta, dampaknya terhadap cuti tahunan, serta langkah praktis untuk menerapkannya di perusahaan.

Apa itu cuti bersama dan bagaimana bedanya dengan hari libur nasional serta cuti tahunan?

Secara operasional, cuti bersama adalah hari libur yang ditetapkan bersama oleh pemerintah sebagai bagian dari pengaturan kalender kerja nasional. Dalam praktik ketenagakerjaan, cuti bersama sering diperlakukan berbeda dari hari libur nasional dan cuti tahunan, sehingga perusahaan perlu melihatnya secara khusus dalam kebijakan internal.

Perbedaannya sederhana:

Jenis hari	Karakter umum	Dampak ke hak cuti
Hari libur nasional	Ditentukan pemerintah sebagai hari libur resmi	Tidak mengurangi cuti tahunan
Cuti bersama	Ditentukan pemerintah melalui instrumen resmi terkait libur nasional dan cuti bersama	Dapat berpengaruh ke cuti tahunan, tergantung kebijakan dan status pekerja
Cuti tahunan	Hak istirahat tahunan pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan	Berkurang ketika pekerja mengambil cuti tahunan

Perbedaan ini penting karena perusahaan tidak bisa menyamakan semua jenis hari libur dalam satu kebijakan. Kalau statusnya tidak dibedakan sejak awal, masalah biasanya muncul saat penghitungan saldo cuti, jadwal operasional, dan pencatatan payroll.

Dasar hukum cuti bersama yang perlu dijadikan acuan

Dokumen yang perlu dirujuk tidak hanya satu, karena tiap instrumen punya fungsi yang berbeda.

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 sering dijadikan dasar untuk ketentuan cuti tahunan.
2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 302/2010 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 relevan sebagai rujukan administratif dalam penjelasan cuti bersama.
3. SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama menjadi dasar penetapan cuti bersama setiap tahun.
4. Untuk ASN, Keppres 42/2025 relevan, tetapi scope-nya khusus untuk aparatur sipil negara.
5. Dalam konteks sektor swasta, kebijakan perusahaan tetap perlu diselaraskan dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Karena cuti bersama ditetapkan melalui dokumen resmi tahunan, HR sebaiknya selalu merujuk naskah resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Sekretariat Negara. Untuk perusahaan, yang paling penting bukan hanya tahu tanggalnya, tetapi juga tahu bagaimana tanggal itu diterjemahkan menjadi kebijakan internal.

Apakah cuti bersama wajib untuk perusahaan swasta?

Untuk sektor swasta, cuti bersama pada dasarnya bersifat fakultatif atau bergantung pada kebijakan internal. Artinya, perusahaan tidak otomatis memiliki kewajiban yang sama seperti ASN untuk mengikuti pengaturan cuti bersama dalam bentuk yang seragam.

Dalam praktik, perusahaan biasanya memilih salah satu dari tiga opsi berikut:

1). Cuti bersama di luar jatah cuti tahunan

Perusahaan tetap meliburkan karyawan, tetapi hari cuti bersama tidak mengurangi saldo cuti tahunan.

2). Cuti bersama memotong cuti tahunan

Karyawan libur pada cuti bersama, tetapi hari tersebut dihitung sebagai penggunaan cuti tahunan sesuai kebijakan perusahaan.

3). Tidak menetapkan cuti bersama

Perusahaan tetap beroperasi normal atau menerapkan pengaturan kerja lain, misalnya shift atau roster bergilir.

Agar tidak menimbulkan sengketa internal, opsi yang dipilih sebaiknya dituangkan dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB. Dengan begitu, status cuti bersama tidak bergantung pada keputusan mendadak menjelang hari libur.

Apakah cuti bersama mengurangi cuti tahunan?

Jawaban pendeknya: bisa, tergantung kebijakan perusahaan dan status pekerja.

Untuk pekerja swasta, jika perusahaan menetapkan cuti bersama sebagai bagian dari cuti yang diambil karyawan, maka saldo cuti tahunan dapat berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan menetapkan cuti bersama di luar jatah cuti tahunan, maka saldo cuti tahunan tidak berkurang.

Hal yang perlu diperhatikan HR:

• PKWTT: umumnya mengikuti kebijakan cuti tahunan yang diatur perusahaan dan disepakati dalam PP/PKB atau perjanjian kerja.
• PKWT: perlu dilihat lagi pengaturan dalam perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan, terutama bila masa kerja belum cukup untuk mendapatkan cuti tahunan penuh.
• Karyawan baru: bila belum memenuhi syarat masa kerja untuk cuti tahunan, perusahaan perlu mengatur apakah cuti bersama tetap dibayar, diperlakukan sebagai libur, atau dicatat secara khusus.
• Karyawan yang belum 12 bulan bekerja: status cuti tahunan biasanya belum penuh, sehingga kebijakan cuti bersama harus ditulis jelas agar tidak terjadi tafsir berbeda.

Untuk perusahaan yang ingin menghitung saldo cuti secara proporsional, pembaca bisa menggunakan kalkulator cuti proporsional sebagai alat bantu awal.

Prinsip yang aman untuk HR

Kalau perusahaan ingin mengurangi saldo cuti tahunan, pastikan tiga hal sudah jelas:

• kebijakan itu tertulis,
• karyawan sudah diinformasikan sebelumnya,
• dan penerapannya konsisten untuk kelompok pekerja yang statusnya sama.

Kalau tidak, cuti bersama akan mudah dipersepsikan sebagai perubahan sepihak.

Dampak cuti bersama pada payroll, BPJS, dan PPh 21

Dampak finansial cuti bersama perlu dibaca bersama kebijakan perusahaan dan status apakah hari tersebut dibayar sebagai libur atau dicatat sebagai cuti tahunan.

1) Dampak pada payroll

Secara umum, jika karyawan libur pada cuti bersama sesuai kebijakan perusahaan, penggajian tetap berjalan sesuai skema upah normal. Namun, perlakuannya bisa berbeda bila perusahaan menetapkan cuti bersama sebagai cuti tahunan atau jika karyawan tetap bekerja pada hari tersebut.

Jika karyawan tetap bekerja saat cuti bersama, maka perusahaan perlu memastikan:

• pencatatan kehadiran dilakukan dengan benar,
• status kerja pada hari itu dibedakan dari libur biasa,
• dan bila ada tambahan kompensasi, mekanismenya mengikuti kebijakan perusahaan serta aturan kerja yang berlaku.

Untuk unit yang tetap beroperasi, perhitungan kompensasi kerja lebih mudah dikelola bila payroll dan HR sudah punya pembeda status hari kerja, libur, dan cuti bersama. Dalam skenario kerja bergilir atau lembur, pembaca bisa memakai kalkulator lembur & shift malam sebagai alat bantu.

2) Dampak pada BPJS

Research yang tersedia belum memberikan detail teknis lengkap tentang perhitungan iuran BPJS dalam setiap skenario cuti bersama. Karena itu, perusahaan perlu memverifikasi perlakuan BPJS berdasarkan status pembayaran upah dan skema absensi yang dipakai.

Prinsip praktisnya:

• bila upah tetap dibayarkan normal, data payroll biasanya tidak berubah signifikan;
• bila ada pengurangan upah atau perubahan status kerja, payroll dan BPJS perlu dicek ulang agar pencatatan sesuai.

3) Dampak pada PPh 21

Untuk PPh 21, dampaknya juga mengikuti bagaimana perusahaan memperlakukan hari cuti bersama itu dalam payroll. Jika cuti bersama tidak mengubah upah bruto, maka biasanya dampaknya ke pemotongan pajak juga mengikuti komponen penghasilan yang sama.

Namun, karena detail teknis PPh 21 sangat bergantung pada struktur penghasilan dan perlakuan payroll perusahaan, bagian ini sebaiknya diverifikasi dengan aturan pajak terbaru yang dipakai internal perusahaan sebelum implementasi.

Contoh logika sederhana

Misalnya, perusahaan menetapkan cuti bersama sebagai libur yang mengurangi saldo cuti tahunan. Dalam kasus ini:

• saldo cuti tahunan berkurang sesuai jumlah hari cuti bersama yang diambil,
• payroll tetap berjalan normal jika hari tersebut dibayar sebagai cuti,
• dan pencatatan HR harus mencatatnya sebagai cuti, bukan absensi kosong.

Jika karyawan bekerja pada cuti bersama:

• saldo cuti tahunan tidak dipakai,
• kehadiran harus tercatat sebagai kerja,
• dan jika ada kompensasi tambahan, harus mengikuti kebijakan perusahaan.

Cara menerapkan cuti bersama di perusahaan: opsi kebijakan, administrasi, dan checklist HR

Agar pelaksanaannya rapi, HR sebaiknya tidak berhenti pada pengumuman hari libur saja. Yang dibutuhkan adalah alur keputusan dan dokumen pendukung yang konsisten.

Langkah implementasi yang disarankan

1). Tentukan kebijakan internal

Pilih apakah cuti bersama akan mengurangi cuti tahunan, menjadi libur di luar jatah cuti, atau perusahaan tetap operasional.

2). Cek dokumen hubungan kerja

Pastikan Perjanjian Kerja, PP, atau PKB sudah memuat pengaturan cuti bersama. Jika belum, siapkan revisi atau addendum.

3). Koordinasi dengan payroll

Tentukan bagaimana cuti bersama dicatat di sistem absensi dan payroll, termasuk bila ada unit yang tetap bekerja.

4). Komunikasikan kepada karyawan

Sampaikan jauh sebelum tanggal pelaksanaan agar karyawan bisa menyesuaikan rencana kerja dan cuti pribadi.

5). Atur roster untuk unit kritikal

Kalau ada layanan yang tidak bisa berhenti, buat jadwal bergilir untuk memastikan operasional tetap berjalan.

6). Lakukan pencatatan resmi

Arsipkan keputusan internal, pemberitahuan, dan perubahan jadwal kerja agar mudah ditelusuri saat audit atau pemeriksaan internal.

Dokumen yang ideal disiapkan HR

• Surat keputusan atau memo internal tentang cuti bersama
• Notifikasi resmi ke karyawan
• Penyesuaian PP/PKB/perjanjian kerja bila diperlukan
• Daftar unit yang tetap beroperasi
• Jadwal roster atau shift selama cuti bersama
• Rekap saldo cuti dan absensi setelah cuti bersama

Checklist singkat HR

• [ ] Sudah ada kebijakan internal tertulis
• [ ] Sudah dicek kesesuaian dengan PP/PKB/perjanjian kerja
• [ ] Sudah diinformasikan ke karyawan
• [ ] Sudah ada koordinasi dengan payroll
• [ ] Sudah ada pengaturan untuk unit kritikal
• [ ] Sudah ada format pencatatan absensi dan cuti
• [ ] Sudah ada mekanisme untuk karyawan yang bekerja saat cuti bersama

Contoh skenario dan kasus yang sering terjadi

Skenario 1: perusahaan swasta menetapkan cuti bersama sebagai bagian dari cuti tahunan

Perusahaan mengumumkan bahwa hari cuti bersama akan dihitung sebagai pengambilan cuti tahunan. Dalam kasus ini, karyawan yang libur pada tanggal tersebut akan melihat saldo cuti tahunan berkurang sesuai jumlah hari yang diambil.

Dari sisi administrasi, HR perlu memastikan pencatatan cuti sudah terhubung dengan sistem absensi dan payroll supaya tidak terjadi perbedaan antara saldo cuti di sistem dan realisasi di lapangan.

Skenario 2: karyawan tetap bekerja pada hari cuti bersama di unit layanan kritikal

Contoh yang paling dekat adalah rumah sakit, pabrik 24 jam, atau transportasi. Unit seperti ini sering tidak bisa berhenti total hanya karena ada cuti bersama.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan biasanya mengatur roster bergilir atau penugasan khusus. Karyawan yang masuk kerja tetap perlu dicatat sebagai bekerja, bukan mengambil cuti, sehingga saldo cuti tahunan tidak berkurang. Jika ada kompensasi tambahan, HR perlu menyesuaikannya dengan kebijakan perusahaan dan skema payroll yang dipakai.

Skenario 3: karyawan baru atau PKWT yang belum memenuhi masa kerja cuti tahunan

Ini skenario yang paling sering memicu kebingungan. Karena cuti tahunan biasanya bergantung pada masa kerja, karyawan baru atau PKWT yang belum memenuhi syarat sering belum memiliki saldo cuti yang cukup.

Solusinya ada di dokumen internal. Perusahaan bisa menetapkan apakah cuti bersama:

• tetap diliburkan dan dibayar,
• dicatat sebagai kebijakan khusus,
• atau diatur berbeda untuk masa kerja tertentu.

Kuncinya adalah konsistensi redaksi dalam Perjanjian Kerja, PP, atau PKB agar tidak ada perbedaan interpretasi antarbagian.

Skenario khusus: sektor layanan penting

Untuk rumah sakit, manufaktur 24 jam, atau transportasi, cuti bersama biasanya tidak berarti semua orang berhenti bekerja. Yang lebih realistis adalah pengaturan bergilir, pembagian shift, dan daftar petugas minimum yang tetap aktif.

Di sektor seperti ini, keputusan cuti bersama harus dibahas bersama operasional, bukan hanya ditetapkan oleh HR sendirian.

FAQ seputar ketentuan cuti bersama

Apakah cuti bersama wajib diikuti perusahaan swasta?

Tidak otomatis wajib seperti pada instansi pemerintah/ASN. Untuk swasta, penerapannya mengikuti kebijakan internal dan dokumen hubungan kerja yang berlaku.

Apakah cuti bersama mengurangi cuti tahunan?

Bisa, jika perusahaan menetapkannya demikian. Jika cuti bersama diberikan di luar jatah cuti tahunan, maka saldo cuti tidak berkurang.

Apakah karyawan boleh masuk kerja saat cuti bersama?

Boleh, terutama jika perusahaan tetap beroperasi atau karyawan ditempatkan di unit kritikal. Statusnya harus jelas di absensi dan penggajian.

Bagaimana dengan PKWT dan karyawan baru?

Perlakuannya harus diatur di Perjanjian Kerja atau kebijakan internal perusahaan, terutama jika masa kerja belum memenuhi syarat cuti tahunan penuh.

Apakah cuti bersama memengaruhi gaji?

Tergantung kebijakan perusahaan dan status pencatatannya. Jika dibayar sebagai libur atau cuti sesuai kebijakan, upah biasanya tetap berjalan normal; jika ada skema kerja khusus atau kompensasi tambahan, payroll perlu menyesuaikan pencatatannya.

Kesimpulan

Inti dari ketentuan cuti bersama adalah: perusahaan swasta punya ruang kebijakan internal, tetapi ruang itu harus ditulis dengan jelas dan dijalankan konsisten. HR dan legal sebaiknya memastikan status cuti bersama, dampaknya ke cuti tahunan, serta perlakuan payroll dan absensi sudah diputuskan sebelum tanggal pelaksanaan.

Kalau perusahaan Anda ingin merapikan proses cuti, absensi, dan payroll agar lebih mudah dikendalikan saat ada hari libur dan cuti bersama, Anda juga bisa pelajari fitur Payroll Process Automation untuk membantu alur administrasi yang lebih efisien.